Kredibell.com (Mesuji) — Di usianya ke- 16 tahun barulah Kabupaten Mesuji memiliki anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024 tembus Rp 1 Triliun lebih. Pencapaian luar biasa ini atas campur tangan dari kepemimpinan sang mantan PJ. Bupati Sulpakar. Dirinya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Diungkapkan oleh Sekretaris BAppelitbangda Mesuji, Mifti bahwa secara umum APBD Mesuji Tahun 2025 mengalami penurunan karena jumlah dana transfer (pendapatan daerah) turun dari tahun sebelumnya.
“Dana transfer ini dulu namanya dana perimbangan om, dikasih pemerintah pusat untuk seluruh daerah. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, dasar alokasinya yaitu pertimbangan kapasitas fiskal daerah,” jelas Mifti, Kamis (5/12/2024).
Menurutnya Kabupaten Mesuji dianggap pemerintah pusat sudah cukup mandiri, karena berada dalam kategori tinggi.
“Kenapa bisa tinggi, karena rasio belanja pegawainya terhadap belanja masih terbilang rendah. Jadi APBD kita ini sehat gitu om, dianggap mampu jadi dana transfernya dikurangin,” kilahnya.
Untuk diketahui, APBD Kabupaten Mesuji tahun 2024 sebesar Rp 1.023.219.549.105. Sedangkan APBD Kabupaten Mesuji di tahun 2025 sebesar Rp 961.523.356.897. Jika dikalkulasikan, ada penurunan anggaran sekitar Rp 61.696.192.208. Padahal baru satu tahun mengalami kenaikan APBD Kabupaten Mesuji.
Situasi tersebut pun memperoleh penilaian dari sejumlah pihak. Yaitu FH yang pernah menjadi pejabat Mesuji berpendapat, hal ini terjadi karena kurang intensnya pihak lembaga eksekutif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Ini penurunan APBD sebesar Rp 61 milyar lebih ini berasal dari turunnya pendapatan dari kucuran dana alokasi khusus bidang kesehatan dan pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini kan sebenarnya ya tergantung lobi-lobi sang pimpinan eksekutif sejauh mana. Kalau terjadi penurunan begini, ya artinya tidak sama seperti yang dilakukan pemimpin sebelumnya,” ujar FH.
Ia menyakini, dari sosok kepemimpinan yang tidak cukup kuat koneksi dengan pemerintah pusat, bisa mengakibatkan lambatnya kenaikan APBD suatu daerah.
“Pendapat saya begitu. Kita analisa dan bandingkan dengan kabupaten lain yang lebih muda dari mesuji, APBD nya sudah diatas 1 Triliun. Sedangkan kita baru menikmati APBD diatas 1 Triliun satu tahun, eh sudah turun lagi. Ya akibat komunikasi dengan pemerintah pusat buruk,” imbuh dia.
Ia berharap pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mesuji terpilih mampu mengejar ketertinggalan mendongkrak APBD Kabupaten bisa tembus kembali sebesar Rp 1 triliun.
“Ini PR bupati terpilih kedepan. Apakah mampu mengejar ketertinggalan ini, karena dari semua bupati yang pernah menjabat, hanya pak Sulpakar yang berhasil dan mampu membuat APBD Kabupaten Mesuji sampai diangka 1 triliun lebih,” harapnya. (GST)
