Kredibell.com (Mesuji) – Kepala SMKN 1 Tanjung Raya, Suryadi masih enggan mengklarifikasi atas kabar bahwa Sekolah milik Negara yang dipimpinnya itu belum melaporkan penggunaan Dana BOS Tahun 2023 lalu senilai Rp 722 juta hingga saat ini. Suryadi beralasan, dirinya sedang berada di Bandar Lampung.
“Saya masih di bandar lampung mas, hari Kamis depan saya ada di sekolah.
Silahkan ke sekolah mas, nanti kita ngobrol bareng,” kilah Suryadi yang juga merupakan Ketua MKKS SMK Mesuji itu saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Awak Media via WhatsApp, Sabtu (3/8/2024).
Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang beredar serta pengakuan dari beberapa narasumber bahwa telah terjadi di tahun 2023 lalu adanya pungutan wajib dibayarkan oleh wali murid senilai Rp 1.2 juta persiswa.
“Maaf mas, saya sedang ada kegiatan, kalau lewat WA tidak bisa lengkap informasinya, nanti pas hari Kamis kita sampaikan mas,” kekehnya enggan berikan penjelasan.
Atas banyaknya kejanggalan tersebut, LSM Forkorindo DPC Mesuji pun gerah dan angkat bicara.
“Luar biasa, pungutan Rp 1.2 juta permurid dikali 428 murid jumlah murid di sekolah itu hasilnya Rp 513 juta lebih. Ditambah lagi pengunaan Dana BOS Tahun 2023 lalu sebesar Rp 722 Juta, jika total Rp 1,2 Milyar lebih anggaran yang dikelola oleh Kepsek Suryadi dan jajarannya yang sampai ini diketahui mereka belum bisa melaporkan penggunaan nya kepada Pemerintah serta Publik,” terang Ketua DPC LSM Forkorindo Mesuji, Agus Blekshut kepada awak media.
Ketua Agus menjelaskan, segala bentuk dugaan kejahatan yang terjadi di seputar dunia pendidikan Kabupaten Mesuji tak boleh diabaikan, dan harus segera dibuktikan kebenarannya.
“Demi menyelamatkan kelangsungan Pendidikan Mesuji dari aksi kotor dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Masa depan cerah anak bangsa adalah tugas serta tanggung jawab semua pihak,” ungkapnya.
Ia pun berencana akan memfokuskan lembaganya mengawal dugaan tindak KKN ulah oknum-oknum di sekolah tersebut sehingga bisa terungkap titik terang adanya fakta apa yang sebenarnya terjadi.
“Pasti kami kawal sampai terungkap tindak penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan ini. Kepsek Suryadi musti menjelaskan secara detail tentang latar belakang terjadinya pungutan wajib kepada ratusan wali murid, kemudian dibelanjakan untuk keperluan apa saja anggaran yang ditaksir Rp 1 Milyar lebih jika ditambah ratusan juta Dana BOS Tahun 2023 sekolah tersebut,” tekannya lagi.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media. Dirinya tidak merespon panggilan maupun pesan WhatsApp dari awak media. (GST)
