Kredibell.com (Mesuji) — Bapenda Mesuji mengaku takut berusaha keras mengoptimalkan potensi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam Bebatuan (MBLB) di beberapa lokasi di wilayah Mesuji. Alasannya karena Pemerintah Daerah setempat saat ini belum menetapkan besaran target Pajak MBLB tahun 2024 ini.
“Ya karena pajak MBLB belum ada target tahun ini, jadi kami gak berani menindaklanjuti informasi dari awak media terkait ada potensi penyerapan pajak MBLB dalam kegiatan suplai tanah timbunan ke proyek program penanggulangan abrasi dari Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan RJU itu,” ungkap Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Mesuji, Heri saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (27/5/2024).
Informasi potensi pajak MBLB yang disampaikan kepadanya itu, berupa kegiatan suplay tanah timbunan sebanyak 8 ribu rit colt diesel (40 ribu kubik) yang lokasi galiannya berada di salah satu wilayah Desa RJU.
“Ya bang coba nanti kami teruskan juga ke pimpinan. Yang jelas belum ada target karena tidak ada usaha tetap atau masih penggunaan sewaktu rumah tangga aja,” kilahnya.
Ditegaskan Kabid Heri, pengenaan pajak MBLB tidak mengacu pada legalitas usaha galian c. Melainkan tergantung atas jenis atau klasifikasi komoditas sumber daya mineral yang termasuk dalam kategori wajib pajak MBLB.
“Jadi mau dia ilegal atau legal ada perizinannya galian c itu, selagi tergolong usaha masuk dalam kategori objek pajak MBLB, ya bisa kita lakukan pengenaan pajak daerah ini,” tegasnya.
Sikap takut Bapenda ini, mendapatkan tanggapan dari publik yang menilai alasan dari Kabid Heri tersebut kurang rasional.
“Lah kok takut alasan belum ada target, gak masuk akal. Pajak Daerah sifatnya wajib ditaati oleh dijalankan oleh semua pihak,” ujar Sitinjak menanggapi.
Apalagi, lanjut dia, kerusakan lingkungan akibat praktik-praktik usaha galian c yang marak terjadi di kabupaten Mesuji cukup memprihatinkan.
“Semestinya harus ada upaya menyeimbangkan perolehan pemerintah dengan kerusakan lingkungan atau alam yang timbul dari maraknya kegiatan galian c di Mesuji. Ini PR Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyerapan pajak MBLB ini,” pungkasnya.
Sementara, berdasar hitungan estimasi dari beberapa pihak, potensi pajak MBLB yang dilaporkan awak media tersebut berkisar Rp 200 jutaan lebih. (GST)
